 |
| Berdasarkan penghitungan, Paket B yang diusung Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara. Sementara itu, Paket A, yang diusung koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, memperoleh 330 suara. Satu suara lainnya abstain.Paket B terdiri dari Zulkifli Hasan (PAN) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, yaitu Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).Sementara itu, Paket A terdiri dari Oesman menjadi calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP). |
Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi atas Pencapresannya
SINGAPURA - Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada harga yang harus dibayar Presiden terlipih Joko Widodo atas langkahnya "meninggalkan Jakarta" dan mencalonkan diri dalam pilpres yang lalu. Hashim, dalam artikel yang ditayangkan "The Wall Street Journal" online, menganggap langkah Jokowi itu sebagai "personal betrayal"
"Ada harga yang harus dibayar," kata Hashim. Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo.
Ia mengatakan, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen. Koalisi Merah Putih, lanjut Hashim, memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga seperti kepala polri, panglima TNI, hakim agung dan anggota Mahkamah Konstitusi.
"Prabowo dan pemimpin partai koalisi lainnya akan memimpin sebuah oposisi yang aktif. Kami akan mampu mengontrol agenda legislatif," katanya.
Adik kandung Prabowo ini mengibaratkan hubungan Jokowi dengan DPR dalam lima tahun ke depan akan mirip dengan apa yang terjadi di Amerika ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat seringkali menghadapi kebuntuan di kongres yang dikuasai Partai Republik.
Hashim mengaku, motivasi untuk menjadi oposisi yang aktif juga dilatarbelakangi oleh latar belakang hubungan antara dirinya dan Jokowi di masa lalu. Ia mengatakan, Jokowi melakukan apa yang disebutnya sebagai "personal betrayal".
Jokowi, kata dia, pernah berjanji pada Hashim untuk memimpin Jakarta selama lima tahun penuh. "Ada pemahaman soal ini di antara kami, bukan implisit tapi eksplisit. Kami merasa dia menjadi sangat politis," kata Hashim.
Hashim mengaku ia menjadi penyandang dana utama Jokowi selama masa kampanye pilkada DKI Jakarta.
Ini bukan kali pertama Hashim mengungkit soal dana kampanye saat pilkada Jakarta. Di masa kampanye pilpres, Hashim menyebut dirinya dibohongi Jokowi. Ia mengaku mengeluarkan Rp 52 miliar untuk kampanye pilkada Jakarta.
Saat itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga kader Partai Gerindra Basuki Tjahaja Purnama membantah bahwa dana Rp 52 miliar digunakan sepenuhnya untuk mendukung Jokowi. Menurut Basuki, dana itu dihabiskan untuk iklan televisi yang banyak menampilkan sosok Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Jadi ada iklan Pak Prabowo, terus Pak Jokowi sekelibat lewat. Makanya Pak Jokowi tidak merasa itu bantu dia. Pak Jokowi malah minta stop. Dia tidak mau ada iklan di TV," katanya.
Jokowi juga menampik tuduhan Hashim Djojohadikusumo. "Ah, itu sudah dibantah sama Pak Ahok juga, kan. Uang yang masuk ke dalam rekening kita itu Rp 6 miliar," ujarnya
"Kegagalan Megawati Akan Hancurkan Nawa Cita Jokowi-JK..."
JAKARTA - Terpilihnya paket pimpinan MPR RI periode 2014-2019 dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi bagian dari rentetan kekalahan koalisi Indonesia Hebat di parlemen. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dianggap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kekalahan tersebut.
"Baru babak awal membangun pertahanan, Megawati sudah kalah menempatkan satu pun kader terbaik dalam parlemen, baik DPR maupun MPR," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus melalui siaran persnya kepada Kompas.com, Rabu (8/10/2014) pagi.
Sebelumnya, koalisi Indonesia Hebat sudah kalah saat pengesahan UU Pilkada dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). (Baca: Zulkifli Hasan, Ketua MPR 2014-2019)
Petrus mengatakan, Megawati merupakan pimpinan partai politik pemenang Pemilu Legislatif 2014. Otomatis, Megawati lebih memegang peranan penting dalam koalisi Indonesia Hebat layaknya Prabowo Subianto di KMP.
Mestinya, kata Petrus, Megawati "turun gunung" untuk memainkan perannya, misalnya, berkomunikasi dengan pimpinan partai politik di KMP. Sikap rendah hati seperti itu, menurut Petrus, yang dapat menjadi kunci kemenangan koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla di parlemen.
"Megawati tidak pernah mendengar aspirasi publik sih," ujar dia.
Sikap Megawati yang dianggap tidak mencerminkan negarawan tersebut, lanjut Petrus, dapat berimbas negatif terhadap pemerintahan mendatang. Berbagai program Jokowi-JK dalam Nawa Cita terancam gagal diimplementasikan.
"Publik tidak boleh berharap banyak dari visi misi Nawa Cita Jokowi-JK karena kegagalan-kegagalan akibat dari sikap Megawati yang salah menata kelola partai koalisi," ujar dia.
Petrus berpendapat, parlemen memegang peranan penting bagi terwujudnya program pemerintah. Penjegalan program bisa terjadi jika parlemen dikuasai oleh kubu oposisi. Ujung-ujungnya, kata dia, lobi politik yang rentan akan praktik korupsi bisa terjadi.
"Kegagalan Megawati akan menghancurkan Nawa Cita koalisi Indonesia hebat Jokowi-JK," ujar dia.
Golkar Ternyata Otak di Balik Menangnya Paket Koalisi Merah Putih di Pimpinan MPR
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengaku menggunakan jaringannya di Dewan Pimpinan Daerah untuk memecah suara lembaga tersebut dalam pemilihan pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat.
"Saya mantan Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia sehingga jaringan di DPD kuat. Karena itu, kami bermain di DPD dengan memecah suara," kata Fadel saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Fadel mengatakan, Golkar dan Koalisi Merah Putih (KMP) terkejut dengan langkah PPP menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pemilihan pimpinan MPR pada Rabu dini hari. Sikap PPP, menurut dia, menunjukkan bahwa partai tersebut tidak istikamah dan tidak menjaga kebersamaan dengan KMP.
"Kami memberikan kursi ke PPP dengan mengambil Pak Muqowam karena pernah empat kali menjadi anggota DPR dari PPP," ujarnya.
Namun, menurut Fadel, PPP tidak mau KMP mengajukan Muqowan dan tetap menginginkan Hasrul Azwar menjadi salah satu pimpinan MPR dalam paket KMP.
Selain itu, menurut dia, PPP pecah dan tidak solid mendukung kebijakan partai untuk tetap di KMP saat pemilihan pimpinan MPR.
"Akhirnya kami memiliki sikap, kalau mereka mau ke sana (KIH), silakan saja karena itu hak mereka," katanya.
Fadel menegaskan, KMP menguasai MPR dan DPR sebagai bentuk menjalankan check and balances pemerintahan. Dia mengatakan, masyarakat jangan berprasangka buruk bahwa ada penguasaan KMP terhadap dua lembaga negara tersebut.
"Kami akan bekerja dengan baik menjalankan mekanisme check and balances dan juga mendukung kinerja pemerintah yang pro-rakyat," katanya.
Sidang Paripurna MPR pada Rabu (8/10/2014) dini hari memilih satu ketua MPR dan empat wakil ketua. Dalam sidang tersebut, pemilihan terbagi dalam dua paket pimpinan yang diajukan oleh kubu KMP dan KIH.
Berdasarkan penghitungan, paket B yang diusung Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara. Sementara itu, paket A, yang diusung koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 330 suara, sedangkan satu suara lainnya abstain.
Paket B terdiri dari Zulkifli Hasan (Partai Demokrat) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, yaitu Mahyudin (Partai Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).
Sementara itu, paket A terdiri dari Oesman menjadi calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).
Sidang paripurna itu dipimpin oleh Maimanah Umar yang didampingi oleh Ade Rezki Pratama.
Zulkifli Hasan, Ketua MPR 2014-2019
JAKARTA - Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR terpilih periode 2014-2019. Zulkifli terpilih sebagai Ketua MPR karena paket yang diajukan fraksi partai Koalisi Merah Putih dipilih oleh mayoritas anggota MPR yang hadir di paripurna tersebut.
Berdasarkan penghitungan, Paket B yang diusung Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara. Sementara itu, Paket A, yang diusung koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, memperoleh 330 suara. Satu suara lainnya abstain.
Paket B terdiri dari Zulkifli Hasan (PAN) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, yaitu Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).
Sementara itu, Paket A terdiri dari Oesman menjadi calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).
Setelah voting selesai dan satu paket keluar sebagai pemenang, mereka akan langsung dilantik sebagai pimpinan MPR periode 2014-2019. Sidang paripurna ini berlangsung selama hampir lima jam dan dipimpin oleh Maimanah Umar yang didampingi oleh Ade Rezki Pratama.
sumber : kompas
