 |
| "Sederhana saja. Saya lebih percaya Jokowi. Orangnya baik, tidak ada beban masa lalu, sudah terbukti jujur, dan bersih. Sementara lawannya kan masih kontroversial," ujarnya."Indonesia perlu dipimpin orang yang bersih. Lihat saja pemerintah sekarang, yang tidak ada keseriusan dalam pemberantasan korupsi," tambahnya.Abdillah menambahkan, dukungan resmi PAN kepada pasangan Prabowo-Hatta belum tentu didukung secara solid konstituen PAN. Terlebih, memang banyak juga yang kecewa karena menganggap figur Prabowo masih kontroversial dan melekat sebagai Orde Baru. |
Aher Jadi Timses Prabowo-Hatta di Jabar, PDIP: Jangan Pakai APBD Untuk Suksesi Capres
BANDUNG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat (Jabar) meminta agar program dan kegiatan yang berhubungan dengan APBD Jabar, tidakdigelontorkan untuk menyukseskan salah satu Capres.
Ketua PDIP Jabar, TB Hasanudin mengatakan hal itu terkait Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang menjadi ketua tim sukses pasangan capres Prabowo-Hatta di Jabar.
TB Hasanudin mengatakan, pihaknya mengkhawatirkan terjadinya dugaan penyalahgunaan wewenang, yakni menggelontorkan program pemerintah provinsi Jabar, untuk menyukseskan pasangan Prabowo-Hatta.
"Saya mengimbau agar Aher jangan melakukan hal itu. Kami dan rakyat akan mengawasinya secara ketat," ujar TB Hasanudin dalam keterangan pers yang diterima..
TB Hasanudin mengatakan, bukan hanya Aher, tapi pihaknya juga mengimbau semua kepala daerah kabupaten/kota di Jabar, termasuk delapan kepala daerah dari PDIP untuk tidak melakukan hal serupa.
"Kita harus mengikuti aturan, anggaran dan kegiatan harus digelontorkan secara mekanisme yang benar. Jangan diklaim untuk suksesi pasangan calon presiden," ujar TB Hasanudin.
Adapun anggota DPRD Jabar Selly Gantina mengatakan, ada beberapa program yang riskan untuk digelontorkan yang bisa beririsan dengan suksesi Pilpres.
Misalnya, papar Selly, program dana bansos, hibah, kegiatan infrastuktur, kegiatan bantuan desa di Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan lainnya.
"Kami akan mengawasi terus hal ini. Sejauhmana program itu digelontorkan tetapi tidak menyangkut suseksi dan klaim Pilpres," ujar Selly.
Selly mengatakan, jika hal ini terjadi pihak tidak segan mengambil langkah hukum atau mekanisme dewan, seperti menggunakan hak interpelasi.
"Kami akan gunakan hak dewan dan hak hukum kami jika hal itu terjadi," ujar Selly.
Di-booking Jokowi dan JK, Ini Pengakuan Tukang Bajaj
JAKARTA - Pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), menumpangi Bajaj dari Taman Menteng menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat untuk mengikuti acara pengundian nomor urut. Bahkan bajaj itu di bawa masuk ke dalam kantor KPU.
Adalah Rahmat (32) yang mengendarai bajaj yang ditumpangi Jokowi, dan Ahmad Bori (42), yang mengendarai bajaj yang ditumpangi JK.
Kepada wartawan Bori mengatakan tidak menyangka hari ini JK akan naik di bajaj nya itu. Kata dia tiba-tiba saja pagi ini ada seorang relawan pasangan Jokowi - JK mendatangi garasinya di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Kebetulan ia dan teman-temannya masih "kongkow" di garasi sebelum berangkat ke pangkalan masing-masing.
"Ada yang datang, katanya butuh dua puluh lima bajaj untuk ngantar Jokowi - JK ke kantor KPU, kita sih siap," ujarnya.
Laki-laki asal Cirebon itu mengatakan bahwa ia dan teman-temannya langsung mengiyakan, apalagi sang relawan menjanjikan uang sebagai pengganti pendapatan mereka hari itu.
"Tadi sih dijanjiin, tapi soal berapanya belum tahu," terangnya.
Ia kemudian berangkat ke Taman Menteng, di mana sudah berkumpul ribuan relawan pendukung Jokowi - JK. Ditempat itu juga suda berdiri panggung hiburan untuk para pendukung. Kemudian relawan Jokowi - JK sempat memilih bajaj mana yang paling layak mengangkut pasangan tersebut.
"Yang dipilih yang paling bagus, yang umurnya paling muda, bajaj saya ini buatan tahun ini, jadi saya dipilih," terangnya.
Bori akhirnya dipilih untuk mengangkut JK, sedangkan rekannya Rahmat (32) dengan bajaj buatan tahun 2014, mengangkut calon presiden, Jokowi.
Pendiri PAN: Banyak yang Kecewa Hatta Dukung Prabowo
JAKARTA - Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengaku banyak tokoh dan pemilih partainya kecewa dengan keputusan politik Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa maju mendapingi Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Abdillah membuka sejarah pendirian PAN pascareformasi adalah untuk menjadi partai politik yang inklusif. Semangat PAN adalah partai politik yang tidak memiliki kaitan dengan masa lalu atau Orde Baru.
"Namun (PAN, red) sekarang mendukung Prabowo, asalnya dari Orde Baru. Tentu banyak yang kecewa karena sebagai partai reformasi, PAN justru mendukung dan bekerjasama dengan figur yang berkaitan erat dengan Orde Baru," kata Abdillah Toha, Minggu (1/6/2014).
Dukungan PAN yang merapat dan mengusung Prabowo lewat Koalisi Merah Putih, mengundang kekecewaan. Wajar beberapa tokoh yang memiliki irisan dengan kultur politik PAN saat ini justru mengarahkan dukungannya ke calon presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Bagi Abdillah sendiri, pilihan ke Jokowi adalah pertimbangan sederhana mengingat kebutuhan pemimpin haruslah dikaitkan dengan figur baik, jujur, dan jelas pengabdiannya.
"Sederhana saja. Saya lebih percaya Jokowi. Orangnya baik, tidak ada beban masa lalu, sudah terbukti jujur, dan bersih. Sementara lawannya kan masih kontroversial," ujarnya.
"Indonesia perlu dipimpin orang yang bersih. Lihat saja pemerintah sekarang, yang tidak ada keseriusan dalam pemberantasan korupsi," tambahnya.
Abdillah menambahkan, dukungan resmi PAN kepada pasangan Prabowo-Hatta belum tentu didukung secara solid konstituen PAN. Terlebih, memang banyak juga yang kecewa karena menganggap figur Prabowo masih kontroversial dan melekat sebagai Orde Baru.
Demikian juga pemilih dari kalangan Muhammadiyah yang selama ini menjadi basis suara PAN. Menurutnya, pemilih Muhammadiyah cair. Sehingga tak ada calon yang bisa menjamin akan mendapat suara utuh dari pemilih Muhammadiyah.
Mantan Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir juga sudah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Jokowi-JK. Soetrisno Bachir menilai pasangan Jokowi-JK cukup merakyat sehingga diharapkan bisa memimpin Indonesia ke depan.
"Waktu saya keliling ke Samarinda hingga pelosok bawah, masyarakat Bugis mengelu-elukan Jokowi yang orang Jawa, di Papua juga begitu," ujar Soetrisno.
Pengamat: Pemberitaan TVOne Jauh dari Kadar Jurnalistik yang Benar
JAKARTA-- Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai pemberitaan televisi terutama TVOne sudah jauh dari kadar jurnalistik yang benar.
Ari melihat Pemberitaan sengaja disiarkan secara terpotong-potong tanpa ada keutuhan sebuah berita. Contohnya, kata dia, terkait pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang dilontarkan ketika Joko Widodo (Jokowi) baru beberapa bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Itu disiarkan berulang-ulang tanpa dijelaskan kapan konteks omongan JK diucapkan.
Demikian juga dengan kasus bus Trans Jakarta yang berkarat. Menurut dia, kabar burung Jokowi yang akan dipanggil Kejaksaan Agung terus diblow up TVOne tanpa menyiarkan sanggahan pihak Kejakgung.
"Yang lebih dahsyat lagi, TVOne sengaja menampilkan pengamat yang menyerang Jokowi-JK tapi cukup lembut bahkan yang memuji Prabowo - Hatta,"ucap Ari Junaedi kepada Tribunnews.com, Minggu (1/6/2014). .
"Kalau mau fair, sebaiknya juga ditayangkan pernyataan Amien Rais tanggal 2 September 1998 yang menyebut Prabowo Subianto harus diseret ke Mahkamah Militer untuk mengetahui motif penculikan terhadap aktivis pro demokrasi," tambah Ari.
Selain itu, menurut pengajar program pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) ini, Metro TV juga melakukan liputan yang terlalu memihak kepada pasangan Jokowi-JK. Namun, menurutnya, kadar penyimpangannya tidak sefatal TVOne.
Namun, Ari ingatkan, profesi jurnalis mencita-citakan pada keberpihakan yang benar, bukan yang membayar. Yakinlah, kekuatan independensi jurnalis pada akhirnya tidak bisa dibungkam.
"Pengalaman reformasi sepanjang tahun 1997-1998 telah membuktikan penguasa-penguasa media yang juga kroni-kroni Soeharto justru ikut berperan menumbangkan Orde Baru,"tandas Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.
Karena itu, dia meminta Komisi Penyiaran Indonedia (KPI) harus lebih bertaji dalam menegur isi penyiaran televisi yang bertendensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti omongan yang menyebut pilpres layaknya perang Badar harus distop.
"Tidak pantas omongan orang yang selama ini kita hormati sebagai motor reformasi disiarkan berulang-ulang," tuturnya.
Selain itu, terkait kasus pemukulan jemaah kebaktian di Sleman, Yogyakarta harusnya menjadi akhir dari upaya memecah belah. Pun pernyataan Prabowo yang menyebut kubunya Pandawa dan pihak lain Kurawa juga sangat melecehkan harkat dan kemanusian.
"Tidak diucapkan pun, kita sudah tahu kok mana yang Pandawa dan mana yang Kurawa selama kita tidak pikun dengan sejarah bangsa sejak reformasi, lumpur Lapindo, kasus tabrak lari, kasus rasuah sapi, kasus korupsi Haji bahkan kasus suap di sistem komunikasi radio terpadu di kementerian kehutanan,"sergah penulis disertasi pelarian politik tragedi 1965 di mancanegara ini.
sumber : tribun
