 |
| "Poempida claimed that Prabowo had established a business venture for this woman, and the couple was close enough that they would marry if Prabowo were not worried about how having a foreign wife might affect his lingering presidential ambitions," tulis kawat diplomatik itu. |
Prabowo Bakal Nikahi Perempuan Thailand, Poempida Sebut Wikileaks hanya Kutip Namanya
JAKARTA - Politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh angkat suara terkait informasi dari bocoran kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 3 Juli 2006 yang disebarkan Wikileaks.
Kawat diplomatik itu menyatakan mengutip informasi dari politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh yang menyebutkan bakal calon presiden Prabowo Subianto disebut-sebut dekat dengan seorang perempuan Thailand. Bahkan, disebutkan, mereka akan menikah seandainya Prabowo tidak khawatir memiliki istri seorang warga negara asing yang mungkin akan mempengaruhi ambisinya merebut kursi kepresidenan.
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini, mengaku sudah membaca info wikileaks tersebut. Dia tegaskan, pembuat laporan tersebut hanya mengutip namanya tanpa mendapatkan informasi sebenarnya.
"Nama saya disebut tapi ada stictly protected-nya. Jadi bisa saja yang bersangkutan pembuat laporan tersebut hanya quote nama saya tanpa mendapatkan informasi sebenarnya," tandas Poempida saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (31/5/2014).
Politisi Muda ini menegaskan dirinya bukan tipe orang yang suka menggosip. Apalagi menggunjingkan masalah pribadi seseorang untuk kepentingan politik.
"Bukan gaya saya seperti itu. Saya lebih senang bicara sesuatu yang substantif," tegasnya.
"Kalau masalah wikileaks, saya tidak pernah menyampaikan informasi seperti itu ke pihak kedubes AS," ujarnya.
Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto disebut-sebut dekat dengan seorang perempuan Thailand. Bahkan, disebutkan, mereka akan menikah seandainya Prabowo tidak khawatir memiliki istri seorang warga negara asing yang mungkin akan mempengaruhi ambisinya merebut kursi kepresidenan.
Demikian bocoran kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 3 Juli 2006 yang disebarkan Wikileaks. Kawat diplomatik itu mengutip informasi dari politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh yang disebut sangat dekat dengan Prabowo.
"Poempida claimed that Prabowo had established a business venture for this woman, and the couple was close enough that they would marry if Prabowo were not worried about how having a foreign wife might affect his lingering presidential ambitions," tulis kawat diplomatik itu.
Tak ada informasi lebih lanjut apakah keduanya jadi menikah atau tidak. Selama ini Prabowo diketahui tidak memiliki isteri setelah bercerai dengan putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi yang akrab disebut Titiek Soeharto.
Rangkul FPI, Prabowo-Hatta Dinilai Mentoleransi Kekerasan
JAKARTA - Lembaga yang dibentuk tokoh Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, The Wahid Institute, menyesalkan langkah kandidat presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Hatta Rajasa merangkul organisasi Front Pembela Islam (FPI).
Peneliti The Wahid Institute Muhammad Subhi Azhari mengatakan, langkah politik Prabowo dan Hatta merangkul FPI secara moral sebagai bakal calon pemimpin tidak memberikan contoh baik kepada masyarakat.
"Kurang bijaksana. Masyarakat akan menilai bahwa calon ini mentoleransi kekerasan. Seakan-akan mentoleransi kekerasan," kata M Subhi Azhari, peneliti The Wahid Institute, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (31/5/2014).
Seperti diketahui, Hatta menghadiri sebuah acara di Jakarta pada Selasa (27/5/2014) lalu yang dihadiri anggota FPI dan pimpinannya Habib Rizieq Syihab.
Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais itu, Hatta meminta dukungan dan doa dari anggota FPI.
Sebelumnya, Prabowo bahkan secara terbuka mengusulkan perlunya semua pihak merangkul FPI. Menurut Prabowo, pemerintah di pusat dan daerah juga perlu untuk merangkul FPI. "Semua ormas memang harus dirangkul termasuk FPI," ujar Prabowo.
Subhi menyesalkan langkah Prabowo-Hatta merangkul FPI. Sebab, kata dia, FPI terkenal sebagai organisasi menghalalkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama.
Selama ini, lanjut Subhi, aksi FPI menyalahi tradisi kebangsaan yang beragam dan menghargai perbedaan.
"Namun, mereka (Prabowo dan Hatta, red) justru tidak memberikan contoh yang bijak kepada masyarakat Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, Prabowo-Hatta seharusnya bijak dalam mencari dukungan dari kelompok masyarakat.
Berdasarkan laporan hasil riset "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Intoleransi" yang dibuat The Wahid Institute tahun 2013, kata Subhi, FPI berada di urutan kedua yang sering melakukan tindakan intoleransi di seluruh Indonesia.
Subhi menjelaskan, bentuk tindakan intoleransi yang dilakukan FPI mulai dari lisan hingga fisik.
Tindakan intoleransi yang dilakukan FPI sepanjang tahun 2013 terjadi di banyak daerah di Indonesia, namun hanya sedikit yang diproses secara hukum oleh kepolisian.
sumber : tribun
