 |
| Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, mantan Panglima ABRI/MenhanJenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, mantan Kepala BIN/mantan Menteri TransmigrasiJenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan, mantan Dankodilat TNI AD/mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan GolkarLaksamana (Purn) Tedjo Edi, mantan KSALMantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Farchrul RoziJenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar (mantan Kapolri)Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, mantan Kepala BAISMarsekal Madya (Purn) Ian Santoso, mantan Kepala BAIS.Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo (mantan pangdam Bukit Barisan).... |
Empat Orang Mundur dari Tim Pemenangan Prabowo-Hatta
JAKARTA - Personalia Tim Kampanye Nasional Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Hatta berkurang. Setelah empat orang anggota tim pada Rabu (28/5/2014) resmi mengundurkan diri.
Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya mengatakan mereka yang mengundurkan diri adalah Slamet Effendy Yusuf dari Dewan Penasehat dan dari Dewan Pakar adalah Ryaas Rasyid, Bahtiar Efendi dan Prijono Tjiptoheriyanto.
Mundurnya empat tokoh ini dikarenakan partai politik pengusung Prabowo-Hatta memasukan nama dalam tim sebelum mengonfirmasinya. Sehingga, kesalahan bukan di tim kampanye nasional tetapi dari partai politik pengusung yang memasukan nama-nama tersebut.
"Ketika kami konfirmasi nama-nama ini, mereka tidak keberatan untuk membantu Prabowo-Hatta. Namun karena alasan PNS (Pegawai Negeri Sipil), mereka harus netral dan tidak mau duduk secara formal dalam tim," ujar Tantowi di rumah Polonia, Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Dengan pengunduran empat orang tersebut, Tantowi, belum mengetahui siapa yang akan menggantikannya. Politisi Partai Golkar ini menilai, jumlah tim pemenangan sudah lebih dari cukup. "Idealnya diganti, kalau tidak pun ini cukup," ucap dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, susunan tim pemenangan yang baru akan segera disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengingat besok hari libur nasional. "Mungkin malam ini juga akan dilaporkan ke KPU," ujar dia.
Terpisah, mantan Komisioner Komnas HAM Saharuddin Daming juga menolak masuk dalam tim kampanye Prabowo-Hatta. Namun ia mengapresiasi namanya masuk dalam tim. Karena secara politik, Saharuddin berseberangan dengan koalisi yang dibangun Prabowo-Hatta.
"Pada prinsipnya saya tidak meragukan Prabowo sebagai capres. Tapi problemnya ada dalam cawapresnya sehingga itu menjadi beban Prabowo sendiri. Pasangan ini riskan dan Prabowo salah memilih pasangan. Makanya saya keberatan dan tidak bersedia masuk tim," ungkap Saharuddin.
Disamping itu, secara pribadi, pandangan politiknya lebih dekat dengan capres dan cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Keduanya tidak menunjukkan politik transaksional ketika membangun koalisi. Lagipula, keduanya sedikit memiliki masalah.
PDIP: Panggil Pasangan Capres-Cawapres, SBY Sudah Seperti Raja
JAKARTA - PDIP mempertanyakan rencana Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memanggil dua pasangan calon presiden-wakil presiden. Mereka diundang Demokrat pada tanggal 1 Juni 2014 untuk memaparkan visi-misi dihadapan kader partai berlambang bintang mercy itu.
"(SBY) kaya raja saja posisinya, dia kan ketua umum Demokrat, apa keterkaitannya memanggil pasangan calon presiden-wakil presiden," kata Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (27/5/2014).
Diketahui hingga kini baru pasangan Prabowo Subiantor-Hatta Rajasa yang akan hadir dalam pemaparan tersebut. Sementara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menyatakan kehadirannya.
"Kalau di sistem parlementer dengan perdana menteri okelah. Ini kan memilih langsung, mau memperlihatkan kekuasaannya? Kalau mau gitu diundang MPR (pasangan capres-cawapres) terus beliau (SBY) datang," ujar Eva.
Menurutnya tidak ada otoritas SBY sebagai Presiden RI memanggil keduanya. Apalagi sistem konstitusi di Indonesia bukanlah kerajaaan. "Ini pilihan rakyat," tuturnya.
Ia juga melihat Demokrat tidak konsisten dengan sikapnya. Sebab saat Rapimnas memutuskan netral di pemilihan presiden 2014.
"Engga konsisten dengan ucapan awal, terus dipikir lalu buat aturan baru. Harusnya (SBY) sebagai kepala pemerintahan menjamin penyelenggaran pemilu fair," tuturnya.
Jubir Jokowi-JK : Tidak Sepantasnya Amien Rais Samakan Pilpres dengan Perang
JAKARTA - Pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang juga merupakan tim sukses pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta soal perlunya menggunakan spirit perang badar dalam pilpres mendatang adalah provokasi yang tak pantas karena menggunakan sentimen agama. Sebab, kontestasi dalam pilpres ini bukanlah perang yang harus ada yang kalah dan terbunuh dan menang lalu pesta dan hura-hura.
Juru Bicara Capres-Cawapres Jokowi-JK, Abdul Kadir Karding, kepada Tribunnews.com di Jakarta, Rabu (29/5/2014), merespon pernyataan Amien Rais tersebut dengan bahasa yang diplomatis.
Menurutnya, Pilpres ini bukanlah perang, tapi kontestasi untuk cita cita besar membangun bangsa dan Negara guna membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini adalah fastabiqul khoirot. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan stetemen provokasi-provokasi yang mengadu domba rakyat.
Menurut Karding, tidak seharusnya Amien Rais yang sudah cukup terkenal menjadi tokoh nasional berfikir sectarian dan berbau SARA.
"Karena harusnya semua pihak dan tokoh bangsa ini bisa menjadi katalisator bagi terciptanya suasana kondusif dalam pilpres 2014 mendatang. Apalagi dalam pemilu kali ini memang hanya ada 2 pasangan yang berkompetisi secara ketat," kata Karding.
Karding berharap kompetisi dalam pilpres mendatang berlangsung damai, sejuk dan bersahabat. Pola-pola pendekatan berbau SARA, black campaign dan saling serang baik oleh Capres –Cawapres maupun tim sukses masing-masing harus dijauhi.
"Hal ini penting agar hasil pilpres mendatang benar-benar bisa menjadi pintu masuk kebangkitan Indonesia karena berasal dari hasil yang damai dan berkuaitas. Lebih baik capres dan cawapres serta para tim suksesnya untuk mengedepankan visi-misi dan gagasan serta komitmen membangun bangsa. Bukan mengedepankan serangan-serangan dan black campaign yang tak mendidik dan memanaskan suasana pesta demokrasi kita," kata Karding.
Sebelumnya diberitakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional Amien Rais mengatakan, partainya belum memikirkan posisi menteri dalam koalisi yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dia mengatakan, PAN akan menggunakan mental Perang Badar dalam menghadapi pemilu presiden ini.
Daftar 30 Jenderal Pendukung Jokowi-JK
JAKARTA - Boleh dibilang pemilihan presiden (Pilpres) 2014 adalah pertarungan para jenderal purnawirawan TNI. Dua pasang capres-cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK tak mau kalah memperkenalkan ke publik siapa jenderal purnawirawan yang mendukung mereka di Pilpres.
Apakah sekadar ingin memperlihatkan kekuatan di Pilpres atau memang dukungan jenderal yang telah pensiun dari TNI itu berpengaruh menambah suara di Pilpres namun yang jelas dari catatan Tribunnews.com, "jualan" para jenderal ini menghiasi kontalasi politik Pilpres dalam sepekan terakhir.
Nah, sebagai tulisan awal berikut catatan dan data Tribunnews.com yang dihimpun dari berbagai sumber sejumlah jenderal purnawirawan TNI yang disebut-sebut mendukung kubu Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014 ini
- Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, mantan Panglima ABRI/Menhan
- Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, mantan Kepala BIN/mantan Menteri Transmigrasi
- Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan, mantan Dankodilat TNI AD/mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar
- Laksamana (Purn) Tedjo Edi, mantan KSAL
- Mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Farchrul Rozi
- Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar (mantan Kapolri)
- Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, mantan Kepala BAIS
- Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso, mantan Kepala BAIS.
- Mayjen TNI (Purn) Tritamtomo (mantan pangdam Bukit Barisan)
- Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin (Ketua DPP PDIP).
- Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD)
- Laksamana TNI (Purn) Bernard Ken Sondakh, mantan Kepala Staf TNI AL (KSAL)
- Letnan Jenderal TNI (Purn) Sumarsono, mantan Wakil KSAD/mantan Sekjen Partai Golkar
- Letjen TNI (Purn) Syarifudin Tippe, mantan Rektor Universitas Pertahanan
- Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, mantan Kepala BAIS
- Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Purn) M Yusuf Solikin, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
- Mayjen TNI (Purn) Bambang Ismoyo, mantan Dirdik Sesko TNI
- Mayjen TNI (Purn) M. Luthfi Wetto
- Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) Basri Sidehabi, mantan Gubernur Akademi TNI AU
- Marsda TNI (Purn) Pieter LD Wattimena, mantan Dirjen Ranahan Departemen Pertahanan
- Laksama Muda (Laksda) TNI (Purn) Sosialisman, mantan Panglima Komando Armada Timur TNI AL
- Laksda TNI (Purn) Abdul Malik Yusuf, mantan Widyaiswara Utama Bid Ekonomi 23. Lemhannas
- Laksda TNI (Purn) Franky Kaihatu, mantan Kadispen TNI AL Laksda TNI (Purn) Dadi Sunarto
- Inspektur Jenderal (Irjen) Pol (Purn) Andi Masmiat, mantan Kapolda Kaltim
- Irjen Pol Eddy Kusuma Wijaya, mantan Widya Iswara Utama Sespim Polri Lemdikpol
- Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI (Purn) Mulyono, mantan Kabinda Maluku
- Brigjen TNI (Purn) Djamhur Suhana, (mantan Dirjen Startegis Sesko TNI)
- Laksamana Pertama (Laksma) TNI (Purn) Songkal VH Simanjuntak, mantan Kadislitbangal
- Marsekal Pertama TNI (Purn) Yopie Kiriweno, mantan staf ahli KSAU
- Brigjen TNI (Purn) Abdul Salam Mustam, Sekjen Dewan Harian Nasional '45
Santri Gontor Nilai Jokowi-JK Pemimpin yang Diminta, Bukan Mencalonkan Diri
JAKARTA - Santri Pesantren Modern Gontor Ali Akbar menilai bahwa sesungguhnya cara Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) lebih tepat dalam proses pencalonan Presiden-Wapres.
“Mereka tak pernah mengajukan diri, tetapi dipilih/diminta oleh partai karena dikeehendaki rakyat,” kata Ali Akbar, Rabu (28/5/2014).
Ali Akbar kemudian mengutip hadits dari Abdurrahman bin Samurah yang intinya agar jangan mencalonkan diri di pemerintahan, karena jika diserahi jabatan tanpa mengajukan diri, pasti dibantu di dalam melaksanakan tugas.
Beda halnya jika meraih jabatan itu atas permohonan diri, maka tugas itu akan membebani.
Menurut Ali Akbar, Jokowi-JK juga berjanji tak akan sembarangan menempatkan seseorang sebagai menteri.
Bahkan mereka menggariskan, agar parpol yang bekerjasama tidak meminta-minta jatah kursi menteri.
Hal itu menurut dia sesuai dengan hadits dari Abu Musa Al-Asyari yang intinya Nabi Muhammad SAW tidak akan mengangkat seorangpun untuk memegang jabatan apabila orang tersebut berambisi menduduki jabatan itu.
Jadi, menurut dia, jelas pencalonan Jokowi-JK yang bukan dari kehendak atau permintaannya justru yang paling sesuai dengan ajaran Islam.
Keduanya justru dicalonkan, bukan mencalonkan diri yang mengesankan ambisi.
Ali Akbar mengaku heran bagaimana seorang muslim yakni Jokowi-JK yang maju ke kompetisi kepemimpinan nasional sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW bisa dinilai buruk dengan sebutan "Capres Boneka"?
“Bukankah itu sama halnya melecehkan dan mendegradasi kaidah Islam?," ujar musisi rock ini.
Sedangkan di satu sisi, kata dia, seseorang yang dari awal membangun parpol hanya untuk menjadikan dirinya sebagai presiden justru disemati label Islami.
“Mari kita introspeksi. Muslim tak boleh disesatkan dan tak pernah menyesatkan. Islam itu rahmatan lil-'alamin, sehingga selalu jernih dan menjunjung tinggi akhlak mulia,” tandasnya.
Eva: Visi-Misi Jokowi-JK 41 Halaman, Prabowo-Hatta 9 Halaman
JAKARTA - Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari membandingkan visi-misi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hal itu dikatakan Anggota Pemenangan Jokowi-JK itu di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (28/5/2014).
"Kita 41 halaman visi-misi, Prabowo 9 halaman. Ini memperlihatkan seriusnya kami yang menjadikan visi-misi bertemakan Trisakti," kata Eva.
Selain itu, Eva juga menyindir Prabowo yang masih kalah dalam hal elektabilitas Jokowi. Padahal, visi-misi Prabowo dibuat oleh kelompok ahli.
"Prabowo di outsource kepada kelompok ahli untuk menyusun ini dan sudah kampanye sejak setahun lalu tapi elektabilitasnya kalah dengan Jokowi yang deklarasi lima hari sebelum Pileg," kata anggota Komisi III DPR itu.
Eva mengatakan pihaknya memiliki empat tim dalam mempersiapkan buku tebal yang menjadi impian pasangan Jokowi-JK di masa mendatang.
"Harapan kita capres berikutnya, kalau PDIP menang akan ada garis merah yang sama," imbuhnya.
Eva mengatakan dalam merumuskan visi-misi, pasangan Jokowi-JK mengunakan metode partisipatif dalam melihat persoalan.
"Jadi bukan diwakilkan kepada ahli yang duduk di menara gading," imbuhnya.
