 |
| Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya kembali menyinggung wacana pembiayaan partai politik yang besarnya mencapai Rp 1 triliun per tahun. Menurut dia, wacana ini perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat pro-demokrasi. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Gbr Ist |
JAKARTA - Aktivis perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) Veri Junaedi setuju dengan wacana penambahan dana untuk partai politik. Namun, dia keberatan dengan jumlahnya yang mencapai Rp 1 Triliun per tahun untuk setiap parpol.
"Rp 1 Triliun tidak bisa serta merta diberikan ke Parpol," kata Veri saat dihubungi Kompas.com, Senin, (9/3/2015).
Veri menilai, akan lebih baik jika dana yang diberikan ke partai bersarnya berdasarkan jumlah suara yang didapat saat pemilu. Metode tersebut sudah dipakai selama beberapa tahun kebelakang.
Menurut dia, dana yang diberikan untuk setiap suara yang didapat, memang harus diperbesar dari sebelumnya, yakni Rp 108 per suara.
"Riset kita menunjukkan, sumber pendanaan parpol tak berimbang. Pendapatan parpol di tahun 2009-2014 sangat kecil. Padahal kebutuhan partai sangat besar. Darimana sumber pendanaan partai diluar yang resmi?" ujarnya.
Hal yang terpenting, kata Veri, harus ada sistem mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap dana yang didapat parpol. Dengan begitu, dana tersebut tidak disalahgunakan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya kembali menyinggung wacana pembiayaan partai politik yang besarnya mencapai Rp 1 triliun per tahun. Menurut dia, wacana ini perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat pro-demokrasi. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi.
"Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis. Akan tetapi, persyaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan," kata Tjahjo.
Dre@ming Post______
sumber : kompas
