 |
| "Tes keperawanan itu bukan ranah pendidikan. Pendekatan pada nilai-nilai keagamaan saya yakin dapat mencegah perzinahan. Jadi, tidak pada tempatnya dunia pendidikan membahas tes keperawanan," kata Rohmani saat dihubungi pada Selasa (20/8/2013). |
Kadisdik TTU: Keperawanan Bisa Direkayasa
KEFAMENANU - Pendapat tentang tes
keperawanan untuk siswi sekolah menengah atas (SMA) sederajat
bermunculan dari berbagai kalangan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga (PPO) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur,
Vinsensius Saba mengatakan, kebijakan tersebut akan memunculkan
pembohongan dan rekayasa dari para siswi.
“Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui operasi yang bisa menyempitkan selaput pada siswi dan kemudian terjadi pembohongan bahwa ia masih perawan, padahal sesungguhnya ia sudah tidak perawan lagi,” jelas Vinsensius, Selasa (20/8/2013).
Menurut Vinsensius, pemberlakuan kebijakan itu sangatlah tidak efektif karena menyangkut privasi orang yang tentunya akan berdampak buruk pada psikologi siswi yang bersangkutan.
“Itu adalah kebijakan lokal di daerah Sumatera Selatan dan hal itu saya pastikan tidak akan berlaku di daerah sini,” tegas Vinsensius.
Pro dan kontra dari berbagai kalangan terkait tes keperawanan terhadap siswi SMA sederajat ini mencuat setelah adanya pemberitaan tentang rencana Dinas Pendidikan Kota Prabumulih untuk melakukan tes keperawanan terhadap siswi SMA di kota tersebut. Dana tes keperawanan ini akan diajukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan Tahun 2014.
“Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui operasi yang bisa menyempitkan selaput pada siswi dan kemudian terjadi pembohongan bahwa ia masih perawan, padahal sesungguhnya ia sudah tidak perawan lagi,” jelas Vinsensius, Selasa (20/8/2013).
Menurut Vinsensius, pemberlakuan kebijakan itu sangatlah tidak efektif karena menyangkut privasi orang yang tentunya akan berdampak buruk pada psikologi siswi yang bersangkutan.
“Itu adalah kebijakan lokal di daerah Sumatera Selatan dan hal itu saya pastikan tidak akan berlaku di daerah sini,” tegas Vinsensius.
Pro dan kontra dari berbagai kalangan terkait tes keperawanan terhadap siswi SMA sederajat ini mencuat setelah adanya pemberitaan tentang rencana Dinas Pendidikan Kota Prabumulih untuk melakukan tes keperawanan terhadap siswi SMA di kota tersebut. Dana tes keperawanan ini akan diajukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan Tahun 2014.
Tes Keperawanan Bukan Ranah Pendidikan!
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Rohmani,
mengecam rencana Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sematera Selatan,
yang akan melakukan tes keperawanan kepada siswi sekolah. Menurutdia,
tes keperawanan jauh dari ranah pendidikan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, untuk membangun karakter dan budaya para peserta didik, yang perlu ditempuh adalah meningkatkan kualitas materi ajar tentang keagamaan. Dengan demikian, peserta didik memiliki karakter akhlak yang baik.
"Tes keperawanan itu bukan ranah pendidikan. Pendekatan pada nilai-nilai keagamaan saya yakin dapat mencegah perzinahan. Jadi, tidak pada tempatnya dunia pendidikan membahas tes keperawanan," kata Rohmani saat dihubungi pada Selasa (20/8/2013).
Seperti diberitakan, Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang kontroversial. Semua siswi sekolah di Prabumulih diwacanakan akan dites keperawanannya. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.
"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).
Rasyid mengakui, rencana disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman dari pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.
"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, untuk membangun karakter dan budaya para peserta didik, yang perlu ditempuh adalah meningkatkan kualitas materi ajar tentang keagamaan. Dengan demikian, peserta didik memiliki karakter akhlak yang baik.
"Tes keperawanan itu bukan ranah pendidikan. Pendekatan pada nilai-nilai keagamaan saya yakin dapat mencegah perzinahan. Jadi, tidak pada tempatnya dunia pendidikan membahas tes keperawanan," kata Rohmani saat dihubungi pada Selasa (20/8/2013).
Seperti diberitakan, Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang kontroversial. Semua siswi sekolah di Prabumulih diwacanakan akan dites keperawanannya. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.
"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).
Rasyid mengakui, rencana disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman dari pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.
"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," katanya.
Tes Keperawanan Sempat Hebohkan Garut Tahun 90-an
GARUT - Sebelum kontroversi tes keperawanan
calon siswi SMA mencuat di Prabumulih, wacana ini pernah menghebohkan
masyarakat Kabupaten Garut sekitar tahun 1990.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Garut Nitta K Wijaya menyatakan, sebuah survei yang dilakukan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran waktu itu mengungkap perilaku seks bebas di kalangan pelajar Garut. Kekhawatiran sebagian kalangan sempat menyeret wacana tes keperawanan bagi siswi ke tengah publik kota berjuluk Swiss Van Java itu.
"Saya tidak ingat tahunnya. Tapi sekitar 90-an kalau tidak salah. Waktu itu mahasiswa FH Unpad melakukan angket ke sekolah-sekolah. Hasilnya memang mengejutkan. Dulu memang sempat heboh juga (tes keperawanan), tapi alhamdulillah tidak jadi," kata Nita, Selasa (20/8/2013).
Meskipun tidak menyebut rinci, Nita mengungkapkan, hasil angket itu sangat memukul kesadaran masyarakat Garut terhadap kenyataan bahwa mereka menghadapi masalah dekadensi moral yang buruk pada generasi muda mereka.
"Dari survei itu ada diketahui sekolah tertentu yang beberapa siswinya sudah biasa kencan dengan om-om. Sehingga ada olok-olokan, SMA itu singkatan dari sekolah membuat anak," jelasnya.
Lebih jauh, Nita mengungkapkan, saat ini orangtua dituntut untuk mawas diri dan lebih paham terhadap teknologi informasi. Sebab, banyak perilaku seks bebas dan pelecehan seksual remaja dan anak bermula dari internet.
"Potensi mereka mengakses konten porno lewat HP saat ini sangat mudah. Orangtua perlu terus memantau. Jika melanggar, beri anak sanksi supaya ada efek jera," tandas Nita.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Garut Nitta K Wijaya menyatakan, sebuah survei yang dilakukan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran waktu itu mengungkap perilaku seks bebas di kalangan pelajar Garut. Kekhawatiran sebagian kalangan sempat menyeret wacana tes keperawanan bagi siswi ke tengah publik kota berjuluk Swiss Van Java itu.
"Saya tidak ingat tahunnya. Tapi sekitar 90-an kalau tidak salah. Waktu itu mahasiswa FH Unpad melakukan angket ke sekolah-sekolah. Hasilnya memang mengejutkan. Dulu memang sempat heboh juga (tes keperawanan), tapi alhamdulillah tidak jadi," kata Nita, Selasa (20/8/2013).
Meskipun tidak menyebut rinci, Nita mengungkapkan, hasil angket itu sangat memukul kesadaran masyarakat Garut terhadap kenyataan bahwa mereka menghadapi masalah dekadensi moral yang buruk pada generasi muda mereka.
"Dari survei itu ada diketahui sekolah tertentu yang beberapa siswinya sudah biasa kencan dengan om-om. Sehingga ada olok-olokan, SMA itu singkatan dari sekolah membuat anak," jelasnya.
Lebih jauh, Nita mengungkapkan, saat ini orangtua dituntut untuk mawas diri dan lebih paham terhadap teknologi informasi. Sebab, banyak perilaku seks bebas dan pelecehan seksual remaja dan anak bermula dari internet.
"Potensi mereka mengakses konten porno lewat HP saat ini sangat mudah. Orangtua perlu terus memantau. Jika melanggar, beri anak sanksi supaya ada efek jera," tandas Nita.
Kak Seto: Tes Keperawanan Tak Boleh Dilakukan
JAKARTA - Pemerhati anak, Seto Mulyadi atau
biasa disapa Kak Seto, menyatakan tak setuju terhadap rencana Dinas
Pendidikan Prabumulih untuk melakukan tes keperawanan terhadap siswa
SMA.
"Jika hal tersebut dilakukan, itu melanggar hak asasi anak. Walaupun dengan alasan menegakkan moral, hal tersebut tidak boleh dilakukan," ujar Kak Seto di Cirendeu Permai, Tangerang Selatan, Selasa (20/8/2013).
"Seharusnya orangtua dan pendidik menjadi sahabat anak, mengawasi; jangan seperti instruktur," ujarnya.
Dinas Pendidikan Prabumulih, Sumatera Selatan, menyatakan bahwa tes keperawanan pada siswi SMA ini merupakan respons terhadap maraknya kasus pelajar melakukan hubungan intim sebelum menikah.
Dinas Pendidikan Prabumulih juga telah berencana mengajukan anggaran tes untuk APBD 2014.
Wakil Ketua DPRD HA Djauhari menolak pengajuan tersebut. Menurutnya, dinas pendidikan seharusnya mencegah seks bebas dengan membuat kebijakan yang bisa membuat pelajar melakukan hal-hal positif, bukan dengan tes keperawanan.
"Jika hal tersebut dilakukan, itu melanggar hak asasi anak. Walaupun dengan alasan menegakkan moral, hal tersebut tidak boleh dilakukan," ujar Kak Seto di Cirendeu Permai, Tangerang Selatan, Selasa (20/8/2013).
"Seharusnya orangtua dan pendidik menjadi sahabat anak, mengawasi; jangan seperti instruktur," ujarnya.
Dinas Pendidikan Prabumulih, Sumatera Selatan, menyatakan bahwa tes keperawanan pada siswi SMA ini merupakan respons terhadap maraknya kasus pelajar melakukan hubungan intim sebelum menikah.
Dinas Pendidikan Prabumulih juga telah berencana mengajukan anggaran tes untuk APBD 2014.
Wakil Ketua DPRD HA Djauhari menolak pengajuan tersebut. Menurutnya, dinas pendidikan seharusnya mencegah seks bebas dengan membuat kebijakan yang bisa membuat pelajar melakukan hal-hal positif, bukan dengan tes keperawanan.
sumber : kompas
