 |
| "Problem yang ada saja sudah jelas. Namun penyelesaiannya tidak pernah jelas dan tidak pernah terukur penyelesaiannya. Lagi-lagi pemerintah akan menyengsarakan rakyat, “ kata Ecky. |
Jakarta - Rumor reshuffle kabinet semakin menguat.
Kabarnya dalam waktu dekat Setgab koalisi akan rapat membahas nasib PKS
dan 3 menterinya.
Sejumlah sumber yakin PKS akan kehilangan
menterinya di kabinet. Meskipun berapa menteri PKS yang akan direshuffle
tentu tergantung prerogatif Presiden SBY. Tiga menteri PKS di kabinet
adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf Aljufri dan
Mentan Suswono.
Namun rumor kuat Mentan yang berada di zona tidak
aman. "Mentan yang ketar-ketir mau direshuffle," kata sumber,
Minggu (23/6/2013).
PKS yang sudah terang-terangan melawan
kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sudah menyerahkan nasib 3
menterinya ke Presiden SBY. Mereka juga telah memperhitungkan bakal
kehilangan 3 menteri.
"Ada beberapa kemungkinan ke depan, mungkin
kita dikeluarkan penuh, mungkin hanya dikeluarkan satu atau dua
menteri," kata anggota Majelis Syuro PKS, Idris Luthfi, kepada wartawan
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Juni lalu.
Tidak amannya posisi Mentan bankan sudah pernah diprediksi PKS. Meski sampai saat ini Presiden SBY belum mengambil keputusan.
"Mungkin yang dikeluarkan Mentan, karena sedang terbelit kasus. Dan Presiden memahami itu," lanjutnya.
PKS: Jangan Paksa Menteri Kami Mundur!
Jakarta - Sejumlah pihak menilai lebih terhormat 3
menteri PKS mundur sebagai sikap gentle atas perlawanan partainya soal
BBM. Namun PKS malah meminta jangan ada yang mendesak menterinya mundur.
"Sikap memaksa-maksa kami, mengompori dan menekan kami dan para
menteri kami, untuk keluar atau mundur dari koalisi, adalah
pengingkaran terhadap hak asasi dan hak berpolitik seseorang yang
dijamin konstitusi," kata Sekrataris FPKS DPR, Abdul Hakim, Minggu (23/6/2013).
Perbedaan pandangan PKS dengan
pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM dianggap hal yang wajar.
"Negeri ini harus dipimpin oleh jiwa-jiwa yang merdeka, bukan jiwa dan
mental pembebek ABS. Karenanya biarkan kami menentukan sikap politik
kami. Tanpa harus dipaksa dan ditekan oleh siapapun," tutur Abdul.
Kini
setelah kenaikan harga BBM diumumkan, PKS pun bersiap menunggu
keputusan final SBY. PKS siap dengan segala konsekuensi yang dihadapi
yang mereka anggap sebagai risiko perjuangan.
"Biarkan PKS
menentukan sikap politiknya, mana yang terbaik untuk kepentingan rakyat,
bangsa dan negara. Merdeka bangsaku, merdeka jiwaku, untuk Indonesia
raya, meraih ridho-Nya," tandasnya.
PKS Sindir Golkar Soal 'Saham' di Koalisi
Jakarta - PKS tiba-tiba menyindir Partai Golkar soal saham di koalisi pemerintahan. Apakah ada saling sikut soal kursi menteri?
"PKS
meminta partai lain, khususnya bukan pendukung awal koalisi untuk tahu
diri," sindir Ketua Bidang Humas DPP PKS, Mardani Ali Sera.
Hanya
ada satu parpol yang bukan pendukung awal koalisi dan saat ini punya
menteri di kabinet. Partai itu adalah Golkar. Golkar baru masuk ke
Setgab koalisi setelah jagonya, JK-Wiranto, gagal di Pilpres 2009 lalu.
Sebagai
partai pendatang di koalisi, Golkar juga langsung mendapat jatah 3
menteri. 3 Menteri Golkar yakni Menko Kesra Agung Laksono, Menteri
Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, dan Menteri Perindustrian
MS Hidayat. Golkar mendapat jatah 3 menteri karena punya kekuatan
sinifikan di Senayan.
Lalu kenapa PKS tiba-tiba menyindir Golkar?
Golkar memang berulangkali menantang SBY mencopot 3 menteri PKS di
kabinet. Karena PKS memang nyata-nyata menolak pengesahan APBN-P 2013
yang sangat krusial. Dalam code of conduct koalisi, parpol koalisi yang
menentang kebijakan vital otomatis keluar koalisi dan kehilangan
menteri.
Namun PKS yang merasa sudah diajak komunikasi Presiden
SBY kini lebih percaya diri. Kini PKS berani mengungkit-ungkit luka lama
partai koalisi, saat Golkar tiba-tiba masuk dan dapat jatah menteri.
"Beda saham pendiri dan yang gabung sesudah kemenangan," katanya.
Saham
yang dimaksud adalah menteri. Saat awal koalisi PKS mendapatkan jatah 4
menteri, namun karena perbedaan pendapat kini hanya 3 tersisa menteri
yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Mentan Suswono, dan Menkominfo
Tifatul Sembiring. Kini setelah PKS menentang kenaikan harga BBM,
seorang menteri PKS juga dikabarkan akan direshuffle.
Lalu ada
ketegangan apa diatara PKS dan Golkar? Sumber di internal
koalisi menyebutkan, Golkar dan PD terus mendorong SBY mencopot menteri
PKS. Sedangkan PKS sejauh ini yakin Presiden SBY tak akan mencopot
banyak menteri PKS.
PKS Nilai Pemerintah Sedang Beternak Kemiskinan
JAKARTA - Kebijakan menaikkan harga BBM
telah memicu harga bahan-bahan pokok mengalami kenaikan. Kenaikan harga
bahan pokok ini sudah dialami merata di perkotaan sampai tingkat
wilayah daerah.
Menurut Ecky Awal Mucharam Anggota DPR RI dari
Komisi XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hal tersebut
membuktikan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak solutif yang
menimbulkan permasalahan baru. Belum lagi ditambah kenaikan harga bahan
pokok merupakan problem klasik yang selalu berulang setiap tahun ketika
menjelang bulan Ramadhan.
“Fakta yang temporal dan siklikal yang
seharusnya bisa diantipasi oleh pemerintah. Pemerintah saat ini sedang
senang melakukan produksi persoalan. Buktinya persoalan yang rutin saja
tidak terselesaikan oleh pemerintah namun pemerintah sudah membuat
kebijakan baru dengan menaikkan harga BBM,” kata Ecky dalam keterangan
kepada Tribunnews.com, Minggu (23/6/2013).
Ecky mengatakan pemerintah tidak bisa mengntrol pasar. Belum masalah kartel ditambah adanya kenaikkan harga-harga bahan pangan.
"Yang limbung itu pemerintah, “ujar Ecky.
Jika
mau jujur, Ecky mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang tidak
solutif, bahkan justru menimbulkan masalah baru lagi. Ia mengibaratkan
pemerintah sedang beternak kemiskinan akibat kebijakan-kebijakan yang
tidak produktif dan solutif.
"Problem yang ada saja sudah jelas.
Namun penyelesaiannya tidak pernah jelas dan tidak pernah terukur
penyelesaiannya. Lagi-lagi pemerintah akan menyengsarakan rakyat, “ kata
Ecky.
Ecky meminta pemerintah membuat langkah strategis dan perencanaan yang jelas mengatasi persoalan tersebut.
"Langkah-langkah
strategisnya bagaimana sudah harus jelas dari sekarang termasuk jalur
distribusinya dan kontrolnya bagaimana agar didapatkan harga yang
stabil. Jadi benar-benar memerlukan campur tangan dari pemerintah
sebagai sebuah keniscayaan. Mengingat hal ini terkait dengan masyarakat
kecil dan masyarakat miskin kita, “ ungkapnya.
Ecky mengatakan lagi-lagi pemerintah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya. Sebelum dampaknya menjadi luas.
"Diperlukan
pengawasan dari masing-masing atau setiap komoditas bahan pokok
penting. Jangan berujung kenaikkan harga ini menjadi giliran pada
komoditas–komoditas lainnya," tuturnya.
sumber : detik, tribun
