 |
| Meme yang mengkritik Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno. Gbr Ist |
"Tedjo Aneh, Kenapa Orang kayak Gitu Bisa Jadi Menteri?"
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno dikritik atas sikapnya yang menyerang kelompok pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi. Tedjo dianggap tak layak menjadi menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Tedjo aneh. Kenapa orang kayak gitu bisa lolos jadi menteri? Kalau kekuasaan Jokowi bagus, enggak akan lulus (Tedjo sebagai menteri)," kata pengamat politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat, dalam sebuah diskusi, di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).
Hasan menuturkan, masyarakat dari berbagai elemen berkumpul di Gedung KPK untuk mendukung lembaga anti-korupsi itu menjalankan tugasnya dengan baik. (Baca: Sebut Pendukung KPK Tidak Jelas, Menko Polhukam Disindir)
Dukungan semakin besar setelah Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan sangkaan menggiring saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Bahkan, kata Hasan, mayoritas masyarakat yang berada di Gedung KPK itu adalah kelompok yang memberikan suaranya kepada Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Dengan begitu, Hasan menganggap Tedjo salah besar karena pernyataan yang dikeluarkannya itu membuat masyarakat sakit hati.
"Kalau Tedjo bilang rakyat enggak jelas, itu rakyat yang milih Jokowi. Mau bilang pemilih Presiden adalah rakyat enggak jelas? Ini pasti ada sesuatu," ujarnya.
Sebelumnya, Tedjo menilai pimpinan KPK kekanak-kanakan karena menggerakkan massa untuk memberikan dukungan. Padahal, menurut Tedjo, Presiden sudah memerintahkan pimpinan KPK dan kepolisian untuk tidak membuat suasana semakin panas.
"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung," kata Tedjo.
Ia pun menyayangkan adanya penggerakan massa untuk mendukung KPK tersebut. Menurut Tedjo, tidak elok jika upaya penggerakan massa tersebut dipertontonkan melalui media-media. (Baca: Menko Polhukam Nilai KPK Kekanak-kanakan jika Kerahkan Massa)
"Harusnya itu tidak terjadi. Boleh, asal tertutup, silakan. Jangan semuanya di depan media tersebar luas, tidak baik, kekanak-kanakan," ucap dia.
Sebut Pendukung KPK adalah Rakyat Tak Jelas, Tedjo Di-"Bully" di Medsos
JAKARTA - Publik langsung bereaksi atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, saat menyikapi masalah antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Saat itu, Tedjo menganggap pimpinan KPK kekanak-kanakan karena menggerakkan massa untuk memberikan dukungan pascapenangkapan dan penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.
Padahal, menurut Tedjo, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan pimpinan KPK dan Kepolisian untuk tidak membuat suasana semakin panas.
Namun, dalam pernyataan Tedjo, terselip kata-kata yang menyinggung banyak orang. Ia menganggap massa yang berada di Gedung KPK adalah rakyat yang tidak jelas.
"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung," kata Tedjo.
Seperti yang lazim dilakukan di media sosial, para netizen bereaksi lewat meme alias konten guyonan. Tak hanya berguyon, netizen juga mengkritik keras hingga menilai Tedjo layak dipecat sebagai menteri.
Politisi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa tidak sepakat dengan pernyataan Tedjo itu. Menurut Ria, Tedjo seharusnya berhati-hati dalam mengungkapkan sesuatu karena posisinya sebagai pejabat negara.
"Buat saya semua rakyat itu jelas. Mereka mau NKRI ini utuh, penegak hukum dan penyelenggara pemerintahannya berjalan dan berjuang untuk rakyat," kata Ria, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015)
sumber : kompas
