 |
| "Tes ini tidak memiliki kemanfaatan medis untuk menentukan kondisi kesehatan seseorang, melainkan lebih lekat pada prasangka mengenai moralitas perempuan dan dapat menimbulkan trauma bagi yang mengalaminya," kata dia.Andy melanjutkan, kondisi ini dikhawatirkan memelihara stigma "perempuan nakal" hanya dari selaput dara. "Karena bisa saja ada perempuan yang dilahirkan dengan kondisi selaput dara yang berbeda," ucapnya. Gbr Ist |
JAKARTA - Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyesalkan adanya tes keperawanan yang masih berlangsung di kepolisian, sebagai bagian dari tes kesehatan calon anggota Polwan.
Komnas Perempuan menilai tes tersebut sebagai serangan seksual yang merendahkan derajat manusia dan diskrimatif terhadap perempuan.
Karena itu Kapolri pun diminta untuk segera mengeluarkan kebijakan tertulis untuk menghapus tes keperawanan di institusinya. Selain Polri, seruan yang sama juga ditujukan kepada TNI.
"Kebijakan tertulis itu bisa berupa Keputusan Kapolri atau Surat Edaran. Intinya bagaimana agar praktik diskriminasi itu dihapus," kata Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/11/2014) malam.
Komnas Perempuan, menurut Andy, memahami kalau tes ini tidak memengaruhi kelulusan bagi seorang calon anggota Polwan.
Namun Andy menilai tes ini dianggap diskriminatif dan merendahkan perempuan, karena memeriksa kondisi selaput dara yang kerap dikaitkan dengan pernah atau tidaknya seorang perempuan melakukan hubungan seksual.
"Tes ini tidak memiliki kemanfaatan medis untuk menentukan kondisi kesehatan seseorang, melainkan lebih lekat pada prasangka mengenai moralitas perempuan dan dapat menimbulkan trauma bagi yang mengalaminya," kata dia.
Andy melanjutkan, kondisi ini dikhawatirkan memelihara stigma "perempuan nakal" hanya dari selaput dara. "Karena bisa saja ada perempuan yang dilahirkan dengan kondisi selaput dara yang berbeda," ucapnya.
Komnas Perempuan pun bersedia untuk berkoordinasi lebih lanjut terkait tes keperawanan, baik itu dengan Polri atau TNI. "Intinya kami tetap meminta tes itu dihapus. Tapi perlu dicatat, yang kami minta hapus itu tes keperawanan, dan bukan tes kesehatan," tutur Andy.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutarman membantah adanya tes keperawanan bagi para calon polwan. "Yang ada di kita kan tes kesehatan," ujar Sutarman.
Sedangkan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigjen Pol Arthur Tampi menegaskan, keperawanan bukan menjadi faktor lulus atau tidaknya seseorang dalam tes penerimaan menjadi seorang polwan.
Arthur mengatakan, jika ada seorang calon peserta yang tidak perawan, tetapi kesehatan organ lainnya masih baik, peserta tersebut masih memiliki kesempatan untuk lolos seleksi.
Selain itu Arthur juga menjelaskan, dalam tes seleksi penerimaan anggota Polri terdapat tes kesehatan. Di dalamnya, terdapat pemeriksaan organ reproduksi, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Tes tersebut dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat penyakit atau kelainan bawaan dalam organ reproduksi calon peserta tersebut.
sumber : tribun
