 |
| "Sangat disayangkan bahwa 13 tahun Hatta Rajasa di Pemerintahan, dengan jabatan yang strategis, hingga pos Menko Perekonomian, ternyata prestasi terbesarnya adalah membuat undang-undang," kata Juru Bicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Minggu (29/6/2014). |
JAKARTA – Sempat menduduki kursi Menteri Riset dan Teknologi plus pengalaman lebih dari 13 tahun di Pemerintahan tak membuat Hatta Rajasa memiliki banyak prestasi.
Adalah ironi besar bila seseorang dengan peluang jabatan demikian hanya bisa membuat undang-undang (UU). Itu pun, sebenarnya UU tak patut dibanggakan karena produk legislasi merupakan fungsi bersama Pemerintah dan DPR.
"Sangat disayangkan bahwa 13 tahun Hatta Rajasa di Pemerintahan, dengan jabatan yang strategis, hingga pos Menko Perekonomian, ternyata prestasi terbesarnya adalah membuat undang-undang," kata Juru Bicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Minggu (29/6/2014).
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi jawaban Hatta dalam debat KPU tahap IV ketika ditanya apa inovasi yang pernah dihasilkannya saat menjadi Menristek.
Menjawab itu, Hatta menjelaskan telah membuat UU nomor 18/2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Padahal menurut Hasto, seorang pejabat negara memerlukan pemikiran strategis dan kemampuan implementasi kebijakan agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsanya.
Namun di tangan Hatta, jalan-jalan raya rusak parah, listrik byar pet, beban impor PLN membesar, impor pangan masuk rekor terbesar dan impor daging dikorupsi. Belum lagi pembangunan kilang minyak tidak pernah terealisasi akibat lobi importir minyak.
Hasto menilai Hatta memang terlihat intelek ketika banyak bicara dengan fasih dan penuh dengan ungkapan bahasa Inggris.
Namun bila semua 'kecap' itu tak disertai komitmen menerapkan riset untuk kepentingan bangsanya, maka segala sesuatu yang disampaikan hanya retorika belaka.
Ketergantungan yang begitu besar terhadap impor selama Hatta menjadi Menko adalah bukti bahwa riset tanpa nasionalisme, tanpa keberpihakan pada kemampuan produksi nasional merupakan kesia-siaan. "Itu bagaikan mengubur masa depan bangsa," tegas dia.
"Dipastikan, bahwa kilang-kilang minyak hasil rancang bangun putra putri terbaik bangsa dan gerbong-gerbong kereta api, tidak akan pernah dihasilkan selama Hatta berada di pemerintahan."
Karena itulah ketika berbicara SDM dan Iptek, seharusnya berbicara hal yang paling fundamental. Yakni bagaimana melalui politik berdaulat dan berdikari, pendekatan revolusi mental dikedepankan untuk mempercepat terwujudnya kualitas manusia Indonesia yang berkarakter, produktif dan berdaya guna untuk kepentingan bangsanya.
"Jokowi-JK lebih memilih pendekatan itu. Maka pendidikan karakter bisa masuk dalam semua mata pelajaran. Dari situlah budaya inventing terus dikembangkan," kata Hasto. "Namun pada saat bersamaan, Jokowi-JK memberikan kepercayaan penuh pada kemampuan produksi nasional."
Dengan demikian, di mata Jokowi-JK, SDM dan Iptek merupakan satu sisi mata uang, dan di sisi lainnya adalah ekonomi berdikari yg menjadi dasar agar Indonesia berdaulat.
sumber : tribun
