 |
| Anas mengatakan sikap rela berkorban harus ditunjukkan SBY seperti saat dia menggeser posisinya sebagai ketua umum. Padahal, saat itu SBY sudah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. "Kan sama kan SBY saat jadi Ketum," ujarnya. |
Ical: SBY Jadi Cawapres Cuma Lelucon Pak Anas
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) ikut angkat suara soal wacana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disarankan maju sebagai calon wakil presiden. Ical mengatakan Golkar akan bereaksi bila benar Partai Demokrat akan mengusulkan SBY sebagai Cawapres.
Namun, Ical mengaku tidak yakin SBY menginginkan jabatan itu. Sebab, Ketua Umum Demokrat itu sudah menjabat sebagai presiden selama dua periode.
"SBY dua kali menjabat presiden masa jadi cawapres, jokenya (lelucon) Pak Anas saja itu," tuturnya,
Sebelumnya, Mantan Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi calon wakil presiden pada pilpres tahun 2014 mendatang. Hal tersebut demi meningkatkan elektabilitas partai berlambang mercy tersebut.
"SBY turunkan diri jadi Cawapres," ujar Anas saat berbincang di kantor redaksi Tribunnews, Selasa(3/12/2013).
Anas mengatakan sikap rela berkorban harus ditunjukkan SBY seperti saat dia menggeser posisinya sebagai ketua umum. Padahal, saat itu SBY sudah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
"Kan sama kan SBY saat jadi Ketum," ujarnya.
Dalam twitter miliknya, Anas pun berpendapat mengenai kemungkinan duet Aburizal Bakrie-SBY pada Pemilu 2014. "Kalau Pak SBY mau jadi Cawapres, ARB rasanya akan senang melamar untuk berpasangan, ARB-SBY. Akan kuat," tuturnya.
Anas: Saya Tak Tahu SBY Urusi Uang Transpor Peserta Kongres
JAKARTA - Ketua Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum mengaku tak tahu jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melegalkan pemberian uang transportasi kepada peserta kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu.
Dirinya menegaskan, sebagai kandidat calon ketua umum saat itu, tidak mengurusi distribusi uang transportasi.
"Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau SBY urusi transport," kata Anas kepada wartawan di Kantor Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Duren Sawit, Jakarta, Jumat (13/12/2013).
Tersangka kasus korupsi proyek Hambalang tersebut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap adil dalam menjalankan tugasnya. Ia berharap KPK tidak tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi.
"Itu kewenangan KPK, yang penting pemeriksaan berjalan adil, yang mesti diperiksa ya diperiksa. Misalnya kalau soal Kongres, ya diperiksa semua," kata Anas.
Menurut Anas, seharusnya KPK tidak tanggung-tanggung dalam memanggil saksi. Sehingga, kata, Anas, gambaran yang didapat mengenai kongres bisa utuh dan objektif.
"Misalnya kongres, ya diperiksa semua. Saya sebagai kandidat misalnya diperiksa, ya dperiksa. Kemudian relawan kandidat lain diperiksa ya diperiksa semuanya," jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Ahmad Mubarok menyatakan, ada pembagian uang transport dalam Kongres PD. Pemberian uang transpor disetujui oleh Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.
"Satu juta sampai lima juta rupiah. Itu sesuai arahan Pak SBY enggak boleh ada money politic, pilih dengan hati nurani. Sekedar transpor itu dibolehkan. Hanya itu," ujar Mubarok.
sumber : tribun
